//
you're reading...
Penanggulangan Bencana, Rekam Proses

Hak-hak Pengungsi Merapi Belum Terpenuhi

Yogyakarta – Sudah hampir sebulan ini beberapa tempat di lereng Merapi telah melakukan proses evakuasi warga menyusul peningkatan status Gunungapi Merapi menjadi AWAS. Kabupaten Klaten bahkan telah melakukan proses ini sejak bulan April lalu, sedangkan ada beberapa kecamatan di Kabupaten Magelang yang baru melakukan evakuasi beberapa hari yang lalu.

Beberapa pemerintah kabupaten telah melakukan evakuasi untuk mengantisipasi ancaman letusan Gunungapi Merapi. Namun, ternyata pada pelaksanaannya muncul polemik, misalnya ada warga yang merasa belum perlu mengungsi karena Merapi masih dianggap aman, kenyataan bahwa pemerintah ternyata belum siap menjamin kebutuhan standard pengungsi, hingga tidak adanya jaminan keamanan harta benda yang ditinggalkan oleh pengungsi.

Mencermati hal itu, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Yogyakarta merasa perlu untuk secara rutin memantau proses tersebut secara langsung di lapangan dan secara aktif akan melakukan advokasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pengungsi. Dasarnya adalah bahwa para pengungsi adalah manusia bermartabat dan sebagai warga negara hak-haknya dijamin undang-undang. Hal itulah yang ditekankan oleh Suparlan, Direktur Eksekutif WALHI Yogyakarta dalam Konferensi Pers yang digelar di Sekretariat WALHI Yogyakarta hari ini (19/05).

Dalam kondisi yang tengah berlangsung saat ini, WALHI Yogyakarta memandang bahwa harus ada suatu mekanisme untuk memantau kondisi sebenarnya pengungsi yang masih ada melalui media. Selain itu, hasil-hasil pemantauan itu akan diserahkan kepada satlak di tiap posko untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat selama proses ini berlangsung. Dengan demikian diharapkan setiap pemda akan terdorong untuk transparan dalam mengelola lokasi pengungsian dan penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang ada.

Pertemuan ini dihadiri pula oleh beberapa warga dari desa-desa di lereng Merapi yang turut jadi pengungsi, antara lain dari wilayah Dukun (Magelang), Kaliurang (Sleman), dan Sidorejo (Klaten). Masing-masing mendapatkan kesempatan untuk berbagi cerita pelaksanaan proses evakuasi dan kondisi pengungsian beserta perkembangan pengelolaannya di daerahnya masing-masing. Pertemuan ini ditutup dengan rapat koordinasi lintas wilayah dalam rangka penyelenggaraan roadshow ke desa-desa di lereng Merapi di Kabupaten Magelang, Sleman, dan Klaten. Acara tersebut berupa pemutaran film hiburan dan film dokumenter mengenai sisi penting kesiapsiagaan AWAS Merapi, lalu dilanjutkan rembug warga membahas isu di atas.

Foto: Suparlan, Direktur Eksekutif WALHI Yogyakarta, mendesak pemerintah di setiap kabupaten di lereng Merapi untuk transparan dalam mengelola pengungsian dan anggaran penanggulangan bencana - (Elanto Wijoyono)

Foto: Suparlan, Direktur Eksekutif WALHI Yogyakarta, mendesak pemerintah di setiap kabupaten di lereng Merapi untuk transparan dalam mengelola pengungsian dan anggaran penanggulangan bencana – (Elanto Wijoyono)

Discussion

No comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *