//
you're reading...
Penanggulangan Bencana, Rilis Pers

Jaminan Keselamatan dan Perlindungan Pengungsi adalah Jaminan Hak Asasi dan Hak Warga Negara Indonesia

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 41 ayat (2): “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.”

Gunung Api Merapi kembali melakukan aktivitas keaktifannya. Hal ini dibuktikan dengan status Merapi dalam tingkat “AWAS.” Hal ini mendorong pemerintah kabupaten melakukan evakuasi untuk mengantisipasi ancaman letusan Gunung Api Merapi.  Namun, juga tidak sedikit dari masyarakat  di sekitar lereng Gunung Api Merapi yang tidak mau dievakuasi, karena  mereka menganggap bahwa kondisi Merapi masih aman. Hal ini berakibat pada lahirnya polemik antara pemerintah yang memaksakan melakukan evakuasi, dengan masyarakat, yang belum bersedia dievakuasi. Di tingkat penanganan pengungsi sendiri, sebenarnya pemerintah juga belum siap secara penuh untuk menjamin kebutuhan standar pengungsi dan menjamin keamanan aset-aset masyarakat yang  telah dievakuasi, misalnya: (1) Jaminan kebutuhan pengungsi, seperti: (a) gizi (standardisasi  kebutuhan gizi pengungsi dari anak-anak ibu hamil sampai orang tua); (b) air bersih (kebutuhan untuk minum, mandi dan aktivitas keseharian); (c) sanitasi (idealnya 1 mck untuk 20-25 orang); (d) pelayanan kesehatan (jumlah ketersediaan para tenaga medis dan obat-obatan serta mekanisme rujukan rumah sakit); dan (e) tempat perlindungan yang aman (alas, selimut, 1kk satu  ruangan); dan masih banyak lagi. Pada kenyataannya, masyarakat masih banyak yang mengeluhkan berbagai pelayanan-pelayanan standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga menimbulkan persoalan baru di kalangan pengungsi.

(2) Jaminan keamanan aset-aset rakyat mengenai mekanisme penjagaan, ketersediaan personel penjaga, jumlah personel penjaga, ketersediaan  sarana transportasi, jumlah sarana transportasi yang wajib ditempatkan di lokasi desa-desa teratas, keberadaan kondisi jalur evakuasi, dan ketersediaan  sarana komunikasi. Hal ini masih menjadi problem. Kebanyakan dari  sarana transportasi tidak cukup imbang untuk melakukan evakuasi, karena  keberadaan masyarakat dengan jumlah transportasi tidak sepadan. Selain itu, perhitungan aset-aset rakyat juga belum terdata dengan baik sebelum dievakuasi.

(3) Jaminan transparansi alokasi anggaran untuk pengungsi juga sering tersendat, dari beberapa lokasi pengungsian di lereng Merapi.  Masyarakat justru banyak yang hutang dan menjual harta benda mereka, karena di pengungsian tidak terfasilitasi dengan baik. Dan juga menggunakan dana-dana masyarakat sendiri untuk menjamin kesejahteraan mereka sebagai pengungsi. Oleh karena itu. kami dari WALHI Yogyakarta mengeluarkan 4 RESOLUSI:

1. Menuntut Pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat, untuk pemenuhan hak-hak keselamatan dan perlindungan bagi masyarakat pengungsi di lereng Gunung Api Merapi.
2. Menuntut adanya transparansi anggaran public kepada masyarakat pengungsi di lereng Merapi, sebagai jaminan standar kebutuhan pengungsi dan keamanan.
3. WALHI Yogyakarta akan konsisten melakukan proses pengawasan dan kontrol atas pemenuhan hak perlindungan dan keselamatan masyarakat pengungsi.
4. Melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam menjamin hak-hak pengungsi dan keamanan.

Eksekutif Daerah WALHI Yogyakarta

Suparlan
Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Suparlan
Direktur Eksekutif WALHI Yogyakarta
Email Suparlan
Telepon kantor: +62-0274-543807
Mobile:
Fax: +62-0274-543807

Sumber: www.walhi.or.id
http://www.walhi.or.id/kampanye/bencana/060514_merapijogja_sp/

Discussion

No comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *