//
you're reading...
Agenda, Penanggulangan Bencana

2014/06/10 – Diskusi “Jurnalisme Sehat dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Merapi”

Selasa, 10 Juni 2014 Pukul 08.00 – 12.00 WIB

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG)
Jl. Cendana No 15 Yogyakarta

What Media Says

Ketika Media Membaca Bencana

Media massa tampak sangat mudah menuliskan dinamika yang terjadi pada Gunungapi Merapi sebagai sebuah letusan. Padahal, dalam ilmu kegunungapian, ada beragam mekanisme dan tipe dalam peristiwa erupsi, yang tidak harus berarti letusan. Informasi yang tidak akurat dan tidak tepat dapat menimbulkan reaksi yang negatif dari masyarakat. Pada peristiwa erupsi Merapi tahun 2010, misalnya, reporter TV swasta nasional bisa menyebutkan telah terjadi luncuran awan panas yang mencapai puluhan kilometer. Informasi ini memicu terjadinya kebingungan dan kepanikan di sebagian kelompok masyarakat, bahkan yang saat itu tak berada di sekitar Merapi. Erupsi freatik yang terjadi beberapa kali pada kurun waktu 2013 – 2014 pun banyak ditulis oleh media cetak sebagai letusan. Bahkan, sebagian media massa segera mengaitkannya dengan mitos siklus erupsi besar Merapi.

Screenshot from 2014-06-06 15:51:02

Gambar 1 – Merapi Meletus, Magelang Diguyur Abu Selama 2 Jam (Media Indonesia, 20 April 2014)

Gambar 2 – Siklus Erupsi Besar Gunung Merapi akan Terjadi 2014; Kubah yang Terbentuk di Puncak Merapi menjadi Salah Satu Cirinya (VIVANews, 18 November 2013)

Gambar 2 – Siklus Erupsi Besar Gunung Merapi akan Terjadi 2014; Kubah yang Terbentuk di Puncak Merapi menjadi Salah Satu Cirinya (VIVANews, 18 November 2013)

Berita yang dimuat oleh media massa tentang bencana pun sering dihimpun dari proses liputan yang tidak memenuhi kaidah dan kode etik jurnalistik. Tayangan tentang kesedihan dan kemalangan lebih sering menghiasi layar kaca daripada tayangan tentang informasi penting tentang cara menghadapi ancaman bencana atau cara berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Dramatisasi laporan situasi di lapangan telah sering mendapatkan kritik dan masukan dari publik. Namun, hingga kini, praktik ini masih tetap berjalan. Media massa juga kerap memposisikan letusan gunungapi sebagai sebuah isu politis. Ketika publik berharap informasi tentang kedaruratan yang membantu untuk membaca situasi, media massa justru fokus pada mengemas peristiwa bencana yang dihadapkan pada dinamika politik. Berita tentang kunjungan pejabat pusat ke wilayah bencana atau perbedaan prinsip antara pejabat/instansi pemerintah dalam penanggulangan bencana menjadi kisah yang bisa muncul di halaman utama surat kabar. Padahal, masyarakat lebih membutuhkan informasi yang membantu untuk memahami situasi terkini yang terjadi.

Peran media lainnya yang menjadi sorotan publik pada ranah kebencanaan adalah tentang kerja-kerja filantropis yang dikelola oleh media. Pengelolaan dana sumbangan bencana ini oleh beberapa pihak dinilai terkait dengan indikasi dramatisasi liputan oleh media. Lebih jauh, kritik terhadap media dilayangkan ketika distribusi donasi ini dilakukan sepihak, tanpa pelibatan peran warga. Dampaknya, kerap terjadi kecemburuan di tingkat akar rumput akibat praktik filantropi yang tidak terkoordinasi oleh media. Hal terpenting dari isu ini adalah tentang transparansi pengelolaan dana bantuan yang mendorong para pihak berupaya meyakinkan Dewan Pers untuk segera menyusun kode etik filantropi media massa.

Membangun Media Tanggap Bencana

Mengapa media massa atau pers yang dibangun dan dikelola sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial dapat berlaku seperti di atas? Dengan fungsi-fungsi tersebut, media massa seharusnya menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas isi (content) yang diterbitkannya, terutama kepada publik. Apalagi, sebagian media massa kemudian menjelma menjadi lembaga ekonomi. Media massa yang bersifat komersial ini harus mampu membedakan kepentingannya sebagai pers dan kepentingannya sebagai lembaga ekonomi pada ranah yang berbeda. Pada praktiknya, banyak media massa komersial yang kemudian tidak mampu, atau bahkan sengaja, memanfaatkan fungsinya sebagai pers untuk tujuan komersial belaka. Bahkan, pada banyak kasus, kepentingan politik juga semakin menguasai ranah pers ketika pemilik media berlomba-lomba terjun ke dunia politik.

Kebebasan pers yang disokong oleh keberadaan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang No. 32 tentang Penyiaran pada satu sisi mendorong demokratisasi informasi, tetapi sekaligus membangun pasar media yang terbuka. Sayangnya, pasar yang terbuka ini kemudian dikuasai oleh korporasi swasta raksasa. Faktanya kini, pada tingkat nasional, industri media massa di Indonesia dikuasai oleh 14 kelompok saja, meliputi MNC Group, Kompas Gramedia Group, Elang Mahkota Teknologi, Mahaka Media, CT Group, Beritasatu Media Holdings (Lippo Group), Media Group, Visi Media Asia, Jawa Pos Group, MRA Media, Femina Group, dan Tempo Inti Media serta Media Bali Post Group (KMB), dan Cipta Prima Pariwara (CPP) Radionet. Tak hanya berhenti di tingkat nasional, hegemoni korporasi ini terjaringkan hingga ke tingkat daerah, baik media cetak maupun elektronik (TV, radio, online). Demi mengejar tiras, oplah, rating, atau traffic, perusahaan media kerap mengolah konten medianya seolah-olah untuk memenuhi kebutuhan selera publik (baca: pasar). Akibatnya, kaidah jurnalistik dan prinsip-prinsip objektivitas, profesionalitas, hingga moralitas, seperti yang termaktub dalam kode etik jurnalistik sering terabaikan akibat politik redaksi yang tidak sehat.

Tantangan saat ini adalah bagaimana membawa media di Indonesia dengan fakta di atas, bisa menjadi alat yang mencerdaskan publik dalam ranah kebencanaan. Pengelolaan media di Indonesia, yang secara umum dibedakan menjadi media publik, media komersial, dan media komunitas, perlu memperjelas posisi dan peran masing-masing. Dalam konteks Merapi, media komunitas yang aktif di kelompok-kelompok masyarakat di lingkar Merapi bisa menjadi penyeimbang informasi dari media massa yang tersebarkan ke publik. Namun, sejauh mana media komunitas bisa terus memantau dan meluruskan arah dan content pemberitaan media massa? Harus ada perubahan yang dibangun di tubuh media massa. Masyarakat yang telah memiliki kesadaran tentang isu ini bisa berperan mendorong perubahan tersebut. Kelompok masyarakat Merapi seperti PASAG Merapi, JALIN Merapi, jaringan radio komunitas, jaringan relawan, dan sebagainya bisa menjadi agen pendorong perubahan sikap media massa agar bisa memandang isu kebencanaan secara sehat. Namun, pengetahuan masyarakat Merapi melek media ini harus dilengkapi dengan informasi tentang apa dan bagaimana sebenarnya arah dan strategi industri media massa di Indonesia saat ini. Ada beberapa hal yang bisa dipelajari tentang bentuk dan gerak media massa dari pelakunya langsung. Hal itu kemudian bisa didiskusikan untuk dirumuskan sebagai catatan rekomendasi masyarakat (publik) Merapi bagi media massa agar bisa membangun peran yang sehat dalam ranah kebencanaan.

Waktu dan Tempat :

Hari, Tanggal : Selasa, 10 Juni 2014
Pukul : 08.00 – 12.00
Tempat : Aula Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi
(BPPTKG) Jl. Cendana No 15 Yogyakarta

Tujuan Diskusi :

  1. Menghimpun pengetahuan dan sudut pandang masyarakat (publik) Merapi yang telah melek media terhadap ragam bentuk pemberitaan dan pengelolaan kegiatan oleh media massa di/tentang Merapi.
  2. Mengetahui politik redaksi media massa dalam membaca peristiwa bencana, khususnya di/tentang Merapi, yang diwujudkan dalam praktik peliputan, pemberitaan, dan pengelolaan kegiatan lainnya.
  3. Merumuskan rekomendasi peran dan cara yang sehat bagi media massa dalam mengelola isu kebencanaan, khususnya di/tentang Merapi. Rekomendasi ini akan disampaikan dalam diskusi seri berikutnya yang akan mengundang perwakilan media massa lokal dan nasional.

Narasumber :

  1. Ahmad Arif (Wartawan KOMPAS; Penulis “Ekspedisi Kompas – Hidup Mati di Negeri Cincin Api” & “Jurnalisme Bencana dan Bencana Jurnalisme”)
  2. Jack” Jenarto (Radio Komunitas Lintas Merapi FM)

Moderator :

  1. Akhmad Nasir (JALIN Merapi)

Peserta diskusi :

  1. Media Komunitas
    1. Radio Komunitas
      1. Lintas Merapi FM (Kemalang, Klaten)
      2. Merapi FM (Musuk, Boyolali)
      3. Gemi Nastiti FM (Musuk, Boyolali)
      4. MMC FM (Selo, Boyolali)
      5. K FM (Dukun, Magelang)
      6. Gema Swara FM (Srumbung, Magelang)
      7. Gema Merapi FM (Cangkringan, Sleman)
      8. Romika FM (Turi, Sleman)
      9. JRKY
      10. JRK Jawa Tengah
      11. SIAR Yogyakarta
    1. TV Komunitas
      1. Kagem TV
    2. Blogger
      1. Komunitas Blogger Jogja
      2. Cah Andong
      3. Komunitas Blogger Klaten
      4. Komunitas Blogger Magelang
    3. Administrator Media Sosial
      1. @PasagMerapi
      2. @InfoMerapi
      3. @merapipedia
      4. @MerapiNews
      5. @LajurMerapi
      6. @JogjaUpdate
      7. @Jogja24Jam
      8. @JogjaToday
      9. @JogjaInfo
      10. @lalinjogja
      11. @IniSleman
      12. @IniMagelangKu
      13. @Seputar_MGL
      14. @KabarKlaten
      15. @ViaKlaten
      16. RYM for Humanity
      17. Laskar Jurnalis Merapi
  2. Kampus
    1. Media Kampus
      1. Bulaksumur Pos (UGM)
      2. Balairung Pers (UGM)
      3. Ekspresi (UNY)
      4. PASTI (UAJY)
      5. Radio UTY FM (UTY)
      6. Atmajaya Radio (Fisipol UAJY)
      7. MMTC Radio (MMTC)
      8. Ramada FM (UAD)
      9. IKOM UMY FM (Fakultas Ilmu Komunikasi UMY)
      10. Crast FM (Fisipol UPN)
      11. Rasida FM (UIN Sunan Kalijaga)
    2. Akademisi
      1. Pusat Studi Manajemen Bencana (PSMB) UPN “Veteran” Yogyakarta
      2. Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) UGM Yogyakarta
      3. Fakultas Ilmu Komunikasi UAJY
      4. Program Studi Komunikasi UII
  3. Organisasi/Komunitas/Desa Penerap Sistem Informasi Desa (SID)
    1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta
    2. COMBINE Resource Institution
    3. Masyarakat Peduli Media (MPM)
    4. Forum PRB DIY
    5. MRR UNDP
    6. PASAG Merapi
    7. SKSB
    8. Balerante 907
    9. Rumah Budaya Joglo Abang
    10. Desa Balerante, Kemalang, Klaten (Pemdes + Tim Siaga Desa)
    11. Desa Sidorejo, Kemalang, Klaten (Pemdes + Tim Siaga Desa)
    12. Desa Talun, Kemalang, Klaten (Pemdes + Tim Siaga Desa)
    13. Desa Samiran, Selo, Boyolali (Pemdes + OPRB)
    14. Desa Ngargomulyo, Dukun, Magelang (Pemdes + OPRB)
    15. Desa Dukun, Dukun, Magelang (Pemdes + OPRB)
    16. Desa Sumber, Dukun, Magelang (Pemdes + OPRB)
    17. Desa Jumoyo, Salam, Magelang (Pemdes + OPRB)
    18. Desa Sirahan, Salam, Magelang (Pemdes + OPRB)
    19. Desa Pucungrejo, Muntilan, Magelang (Pemdes + OPRB)
    20. Desa Gunungpring, Muntilan, Magelang (Pemdes + OPRB)
    21. Desa Sukorini, Muntilan, Magelang (Pemdes + OPRB)
    22. Desa Tamanagung, Muntilan, Magelang (Pemdes + OPRB)
    23. Desa Kaliurang, Srumbung, Magelang (Pemdes + OPRB)
    24. Desa Mranggen, Srumbung, Magelang (Pemdes + OPRB)
    25. Desa Jamuskauman, Ngluwar, Magelang (Pemdes + OPRB)
    26. Desa Pakunden, Ngluwar, Magelang (Pemdes + OPRB)
    27. Desa Bligo, Ngluwar, Magelang (Pemdes + OPRB)
    28. Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman (Pemdes + Tim Siaga Desa)
    29. Desa Glagaharjo, Cangkringan, Sleman (Pemdes + Tim Siaga Desa)
    30. Desa Wukirsari, Cangkringan, Sleman (Pemdes + Tim Siaga Desa)
    31. Desa Tamanmartani, Kalasan, Sleman (Pemdes + Tim Siaga Desa)

 

Unduh dokumen:

  1. Surat Undangan: 2014 06 – Undangan JM – Jurnalisme Sehat dalam PB
  2. TOR Acara: 2014 06 – TOR Diskusi Jurnalisme Sehat dalam PB

Discussion

No comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *